Posted by: rumahkonstitusi | August 8, 2007

Pilkada

Menunda Pilkada Jakarta?

Partono

Keputusan MK untuk menganulir UU No 32/2004 Pasal 56 dan 59 tentang pencalonan perseorangan dalam pilkada mendapat tanggapan dan sambutan positif.

Masyarakat berharap munculnya calon dari luar partai akan menyehatkan proses demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas. Meski demikian, keputusan MK itu tidak perlu dijadikan alasan untuk mendelegitimasi Pilkada Jakarta.

Fadjroel Rahman (Kompas, 27/7) berpendapat keputusan MK akan membawa potensi konflik dalam beberapa pilkada yang segera digelar, termasuk Pilkada Jakarta. Fadjroel minta agar pelaksanaan pilkada ditunda enam bulan, dengan berbagai alasan, antara lain cacat hukum dan cacat dukungan publik.

Diperlukan UU lain

Keputusan MK itu tidak otomatis dapat diimplementasikan oleh KPU provinsi ataupun kota dan kabupaten yang sedang atau akan menyelenggarakan pilkada. Untuk mengimplementasikan keputusan MK, dibutuhkan satu produk hukum lain yang mengatur pencalonan individu dalam pilkada, apakah itu UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Perundang-undangan inilah yang akan mengatur mekanisme dan persyaratan bagi calon perseorangan ikut dalam persaingan pilkada.

Kini bola ada di DPR dan Presiden. Dengan keputusan MK itu, DPR wajib merevisi dan menerbitkan UU baru yang mengatur calon perseorangan dalam pilkada. Masalahnya, calon perseorangan akan mengancam kepentingan partai politik dan politisi. Akibatnya, DPR cenderung “ogah” untuk segera membahas UU calon perseorangan itu.

Selain itu, apakah presiden bersedia mengeluarkan perpu secepatnya? Sepertinya presiden akan mengambil langkah konservatif, menunggu respons dari DPR. Presiden tidak mau membuat masalah lagi dengan DPR dengan mengeluarkan perpu tentang calon perseorangan. Hal ini karena perpu hanya bisa dilakukan presiden jika keadaan mendesak. Jika DPR menganggap keadaan tidak atau belum mendesak, langkah presiden itu akan dipersoalkan oleh DPR.

Sepertinya proses untuk menanti keluarnya perundang-undangan tentang calon independent dalam pilkada tidak secepat yang dibayangkan, selesai 1-2 bulan ke depan. Ini tergantung dari bagaimana publik menekan DPR maupun presiden untuk segera mengeluarkan kebijakan mengenai calon perseorangan itu.

Soal cacat hukum dan dukungan publik

Penyelenggaraan Pilkada Jakarta tidak akan cacat hukum selama keputusan MK belum memiliki perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak cacat hukum karena UU No 32/2004 sebagai landasan penyelenggaraan Pilkada Jakarta masih berlaku. Selain itu, penyelenggaraan pilkada sudah dimulai sebelum keputusan MK dikeluarkan.

Masalah cacat hukum akan mengemuka seandainya perundang-undangan yang akan dikeluarkan DPR atau presiden itu berlaku surut. Jika ini terjadi, bisa dipastikan akan terjadi konflik dan kerusuhan besar di seluruh kabupaten dan provinsi yang telah menggelar pilkada, sebuah ongkos politik yang amat mahal dan tidak perlu dikeluarkan.

Bagaimana dengan dukungan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada Jakarta?

Belum bisa dipastikan berapa persen warga Jakarta yang akan memilih calon yang sudah ada. Juga belum diketahui, berapa persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ada calon perseorangan. Semua akan terbukti saat pemilihan hari Rabu, 8 Agustus 2007, ini.

Penelitian Cetro di enam provinsi—90 kabupaten dan kota yang telah mengelar pilkada— menjelaskan angka golput tertinggi (45 persen) di Medan dan angka terendah (6,4 persen) di Kabupaten Tapanuli Selatan. Rata-rata golput adalah 27,2 persen. Diperkirakan angka golput di Jakarta tidak akan jauh dari angka rata-rata itu, 25 hingga 30 persen. Angka itu masih bersifat wajar, tidak mengganggu legitimasi kepala daerah terpilih.

Alasan tidak memberikan hak suara tidak bisa dipastikan karena tidak adanya calon perseorangan yang ikut persaingan. Banyak faktor yang memengaruhi mengapa pemilih tidak memberikan suaranya, antara lain karena mobilitas penduduk, tuntutan ekonomi sehingga warga enggan meninggalkan pekerjaan untuk memilih, kepemilikan kartu pemilih ganda, dan faktor geografis pemilih.

Tidak bijak seandainya penyelenggaraan Pilkada Jakarta dihentikan dan ditunda, hanya untuk mengakomodasi kepentingan elite-elite individu yang menginginkan ikut bersaing memperebutkan jabatan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Akan lebih baik jika kita menyilakan KPU Jakarta meneruskan tahapan-tahapan pilkada yang telah berjalan. Akan lebih bijaksana jika elite-elite perseorangan yang ingin ikut bersaing dalam pilkada Jakarta bersabar lima tahun mendatang.

Dilanjutkan

Ada beberapa alasan untuk melanjutkan penyelenggaraan Pilkada Jakarta. Pertama, masalah biaya. Pemerintah provinsi, partai politik, dan calon kepala daerah sudah mengeluarkan biaya amat besar untuk membiayai keikutsertaan dalan acara ini. Jika proses pilkada dihentikan dan dimulai dari awal lagi, banyak biaya terbuang percuma.

Kedua, masalah yang terkait calon kepala daerah dan partai politik. KPU provinsi tidak bisa sepihak menghentikan proses pilkada tanpa ada persetujuan dari calon dan partai politik pendukungnya. Dapat dipastikan calon kepala daerah dan parpol akan memilih untuk melanjutkan tahapan yang hampir selesai ini.

Ketiga, masalah kejenuhan publik Jakarta terhadap berbagai kegiatan politik, baik nasional maupun lokal. Disadari atau tidak penyelenggaraan pilkada telah memengaruhi atau bahkan mengganggu kenyamanan warga Jakarta dalam beraktivitas.

Kalau sepakat demokrasi harus berdasarkan aturan main yang ada, kita harus bersabar lima tahun lagi untuk memiliki calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur perseorangan.

Partono Peneliti Cetro; Alumnus Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda

sumber: Kompas, 8 Agustus 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: